Program dari Center for Disaster Risk Management and Community
Development Studies (CDRM & CDS)
Universitas HKBP Nommensen, berfokus
pada pengelolaan resiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan penelitian. CDRM
& CDS bekerja  di 3 wilayah
proyek, yakni: Pakpak, Pulau Nias, dan
Kepulauan Mentawai. Saat ini CDRM & CDS membutuhkan staff untuk ditempatkan
di Kabupaten
Mentawai dengan posisi sebagai
berikut:  

Jabatan          : Community Empowerment Facilitator (CEF) – 2 (dua) orang

Lokasi             : Kepulauan Mentawai

Deskripsi Umum Pekerjaan:

Melakukan kegiatan
pengorganisasian, pendampingan dan penguatan
kapasitas masyarakat di desa dampingan CDRM&CDS ,
serta membuat laporan kepada Koordinator Lapangan. Community Empowerment
Facilitator (CEF) juga bertanggung jawab  untuk mempersiapkan rencana
kerja program untuk disetujui, dan juga memberikan laporan kepada Koordinator
Lapangan.

Persyaratan:

·     
Minimal
tamatan D-3 semua jurusan

·     
Mampu
mengoperasikan komputer

·      Mampu mengendarai sepeda motor serta  memiliki SIM C

·     
Berpengalaman minimal 1 tahun dalam program pemberdayaan masyarakat, lebih disukai yang memiliki kemampuan teknis di
bidang pertanian, peternakan dan kebenbencana

·     
Bersedia
ditempatkan di wilayah  terpencil

·     
Memiliki
sensitivitas dalam bekerja dengan masyarakat yang berbeda

·     
Memiliki
kemauan yang baik  untuk belajar

·     
Mampu bekerja
secara individu dan bersama
tim.

Bagi yang berminat mohon
kirim surat lamaran beserta daftar riwayat hidup (curriculum
vitae) melalui:

alamat
email:   [email protected] atau

alamat pos:      CDRM & CDS – Mentawai

Kantor Pusat GKPM Nemnemleleu
Kecamatan Sikaka
p – Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sumatera Barat 25391
.

Berkas lamaran diterima paling
lambat Sabtu, 30 Januari 2015.
Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi.

CDRM&CDS membuka kesempatan yang sama tanpa
membedakan jenis kelamin, ras, etnis/suku  dan agama/kepercayaan. CDRM&CDS juga memiliki komitmen dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan
Peraturan Perlindungan Anak.