Standar Pelayanan Minimal atau biasa disingkat dengan SPM sudah memasuki tahun ke-5 (lima) pada 2023 lalu. Hasil monitoring evaluasi pelaksanaan penerapan SPM di daerah secara umum meningkat nilai indeks rata-rata capaian SPM tersebut. Demikian disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. M. Zamzami B. Tjenreng, ST, M.Si, dalam acara Penyampaian Hasil SPM 2023 dan Peluncuran Buku Pedoman SPM pada Senin, 6 Mei 2024, di Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Dr. M. Zamzami B. Tjenreng, ST, M.Si mengatakan, untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan SPM di daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Sekretariat Tim Penerapan SPM Tingkat Pusat menyusun buku untuk dapat digunakan sebagai panduan agar mempermudah daerah dalam melaksanaan Penerapan SPM. Buku tersebut memuat tentang Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Rencana Aksi, SOP Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Analisis Implementasi Kebijakan SPM di Daerah, Pedoman Pembinaan SPM Daerah, SOP Koordinasi Pembinaan SPM, Panduan Pelaporan Penerapan SPM melalui Elektronik SPM atau e- SPM, serta Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM.

Ditjen Bangda Kemendagri berharap buku ini bermanfaat sebagai panduan melaksanakan penerapan SPM dan mampu menjawab permasalahan yang ada di daerah. Dengan pemberian dan pemenuhan pelayanan dasar yang merupakan hak setiap warga negara secara minimal, maka dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan rakyat dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, penurunan kemiskinan dan meningkatkan derajat kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Acara dihadiri oleh berbagai Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ombudsman Republik Indonesia dan Yayasan Bina Integrasi Edukasi yang merupakan mitra dalam pelaksanaan sosialisasi SPM. Rangkaian acara selanjutnya adalah paparan narasumber dari Kementerian terkait pelaksanaan SPM dan tanya jawab. Acara ditutup dengan foto bersama dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri”.