Pajak 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGIAN I

Mariska YBIE 0 Comment

Pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean.

  • KERANGKA PAPARAN
  • DAFTAR SINGKATAN, AKRONIM, & TANDA
*disclaimer: gambar dan ilustrasi dalam salindia ini hanya sebagian contoh dari implementasi PP 49/2022

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang
  • Arah Kebijakan
  • Konstruksi Regulasi
  • Peta Pengaturan

LATAR BELAKANG

ARAH KEBIJAKAN

KONSTRUKSI REGULASI

BAB II
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

  • Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu
  • Penyerahan JKP Tertentu

BKP TERTENTU – VAKSIN POLIO & VAKSIN COVID-19
PASAL 3 AYAT (1) HURUF A

Atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu berupa:

  1. vaksin polio dalam rangka program Pekan Imunisasi Nasional; dan
  2. vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19,
    dibebaskan dari pengenaan PPN.

BKP TERTENTU – BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, & BUKU PELAJARAN AGAMA
PASAL 3 AYAT (1) HURUF B, (2), & (3)

PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan:

BKP TERTENTU DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM & NONALAM NASIONAL
PASAL 3 AYAT (1) HURUF C

JKP TERTENTU – JASA KONSTRUKSI TEMPAT HANYA UNTUK KEPERLUAN IBADAH
PASAL 4 HURUF A

JKP TERTENTU – JASA KONSTRUKSI BANGUNAN BAGI KORBAN BENCANA NASIONAL
PASAL 4 HURUF B

PPN dibebaskan atas penyerahan JKP tertentu berupa:

“ jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana dan biayanya berasal dari:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  3. sumbangan. ”

JKP TERTENTU SELAIN JASA KONSTRUKSI DALAM PENANGANAN BENCANA NASIONAL
PASAL 4 HURUF C

BAB III
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

  • Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang
    Bersifat Strategis

MESIN & PERALATAN PABRIK
PASAL 6 AYAT (1) HURUF A, (2) HURUF A, & (3)

BARANG HASIL KELAUTAN & PERIKANAN
PASAL 6 AYAT (1) HURUF B & (2) HURUF B

JANGAT & KULIT MENTAH YANG TIDAK DISAMAK
PASAL 6 AYAT (1) HURUF C & (2) HURUF C

TERNAK
PASAL 6 AYAT (1) HURUF D & (2) HURUF D

BIBIT & BENIH PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, PERIKANAN
PASAL 6 AYAT (1) HURUF E & (2) HURUF E

PAKAN TERNAK, TIDAK TERMASUK PAKAN HEWAN KESAYANGAN
PASAL 6 AYAT (1) HURUF F & (2) HURUF F

PAKAN IKAN
PASAL 6 AYAT (1) HURUF G & (2) HURUF G

BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN TERNAK & BAHAN BAKU UTAMA PAKAN IKAN
PASAL 6 AYAT (1) HURUF H & (2) HURUF H

SATUAN RUMAH SUSUN MILIK
PASAL 6 AYAT (2) HURUF I

RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASIWA & PELAJAR, RUMAH PEKERJA
PASAL 6 AYAT (2) HURUF J

BAHAN BAKU KERAJINAN PERAK BERUPA PERAK BUTIRAN & PERAK BATANGAN
PASAL 6 AYAT (1) HURUF I & (2) HURUF K

LISTRIK, TERMASUK BIAYA PENYAMBUNGAN & BIAYA BEBAN LISTRIK
PASAL 6 AYAT (2) HURUF L

Atas penyerahan listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA*, dibebaskan dari pengenaan PPN.

AIR BERSIH
PASAL 6 AYAT (2) HURUF M & PASAL 8

SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, & SUKU CADANGNYA
PASAL 6 AYAT (1) HURUF J & AYAT (2) HURUF N

SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, & SUKU CADANGNYA [LANJUTAN]
PASAL 6 AYAT (1) HURUF J & AYAT (2) HURUF N

Kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara” antara lain Kemenhan, TNI, POLRI, Bakamla, dan BIN.

  • Kendaraan darat khusus merupakan kendaraan darat untuk kepentingan:
  1. tempur;
  2. patroli; dan/atau
  3. angkutan khusus lainnya yang digunakan untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara, tidak termasuk yang digunakan oleh masyarakat umum dan yang penggunaannya melekat pada jabatan tertentu.

Pihak lain yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya untuk keperluan Kemenhan, TNI, POLRI, dan BNN.

KOMPONEN/BAHAN UNTUK PEMBUATAN SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, & SUKU CADANGNYA
PASAL 6 AYAT (1) HURUF K & AYAT (2) HURUF O

SENJATA, AMUNISI, PERALATAN MILITER, & PERLENGKAPAN MILITER MILIK NEGARA LAIN DALAM RANGKA KEGIATAN MILITER BERUPA LATIHAN MILITER BERSAMA
PASAL 6 AYAT (1) HURUF L

PERALATAN & SUKU CADANGNYA UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, & FOTO UDARA WILAYAH NKRI
PASAL 6 AYAT (1) HURUF M & AYAT (2) HURUF P

KENDARAAN DINAS KHUSUS KEPRESIDENAN
PASAL 6 AYAT (1) HURUF N

BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, & TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM, BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM
PASAL 6 AYAT (1) HURUF O

BARANG TERTENTU DALAM KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN POKOK
PASAL 6 AYAT (1) HURUF P, (2) HURUF Q, PASAL 7

GULA KONSUMSI DALAM BENTUK GULA KRISTAL PUTIH BERASAL DARI TEBU
PASAL 6 AYAT (1) HURUF Q & (2) HURUF R

BARANG HASIL PERTAMBANGAN/PENGEBORAN DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA
PASAL 6 AYAT (1) HURUF R & (2) HURUF S

LIQUIFIED NATURAL GAS & COMPRESSED NATURAL GAS
PASAL 6 AYAT (1) HURUF S & (2) HURUF T

BARANG YANG DIIMPOR OLEH PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH YANG 41 DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PASAL 6 AYAT (1) HURUF T

OBAT-OBATAN DIIMPOR DENGAN APBN-APBD UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
PASAL 6 AYAT (1) HURUF U

Atas impor obat-obatan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea masuk, dibebaskan dari pengenaan PPN.

BAHAN TERAPI MANUSIA, PENGELOMPOKAN DARAH, & BAHAN PENJENISAN JARINGAN DIIMPOR DENGAN APBN-APBD UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
PASAL 6 AYAT (1) HURUF V

Atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea masuk , dibebaskan dari pengenaan PPN.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram