Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi sebanyak 271 juta jiwa, dan 95 juta di antaranya (35%) berusia di bawah 18 tahun. Salah satu permasalahan besar yang mempengaruhi hak anak adalah perlindungan anak (Child Protection). Jumlah kasus pelecehan terhadap anak tetap tinggi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Menurut database SIMFONI yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terdapat 14.844 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan selama tahun 2022, dengan 8.765 kasus (59%) merupakan pelecehan seksual sebagai tingkat tertinggi. Namun, ini masih jauh dari angka sebenarnya karena terdapat kasus lain yang tidak dilaporkan.

KPPPA menyadari bahwa sekitar 90% dari kasus yang tercatat tidak dikelola dengan baik dan mungkin tidak menerima layanan yang sesuai. Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia memiliki berbagai permasalahan perlindungan anak yang kompleks, dengan jumlah kasus tertinggi ke-2 di Indonesia setelah Sulawesi Selatan, yaitu 947 kasus pada tahun 2020 atau hampir tiga kasus per hari. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta merupakan model nasional untuk layanan komprehensif yang banyak dicontohkan oleh berbagai provinsi. Menanggapi tingginya kasus pelecehan seksual di DKI Jakarta, UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) telah mendukung sejumlah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) dengan fasilitas pos pelaporan. Namun, masih didapati terbatasnya layanan yang sesuai, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual, serta kurangnya ruang aman dan inklusif di RPTRA dalam menangani kasus tersebut, khususnya dalam hal Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KBG).

Merespon kondisi yang ada, Save the Children Indonesia bersama New Future Disaster Management Center (NFDMC) melaksanakan program Safe and Inclusive Space to Support Services for Vulnerable Groups (HANWHA Project) dengan tujuan menyediakan ruang yang aman dan inklusif serta meningkatkan kapasitas penyedia layanan konseling, khususnya untuk kasus kekerasan anak dan kekerasan seksual berbasis gender. Layanan konseling yang dibuat dalam program ini ialah Mobile Digital Family Centre dimana mobil ini didesain dan berfungsi sebagai tempat layanan konseling yang dapat menjangkau ke sekolah-sekolah, pasar, RPTRA dan tempat umum lainnya.

Sasaran Pekerjaan

Vendor pengadaan bertugas sebagai berikut:

• Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari desain, rencana kerja, syarat-syarat, hitungan struktur dan rencana anggaran biaya terkait Mobile Digital Family Centre
• Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan desain, peraturan, risalah penjelasan pekerjaan yang ditetapkan oleh pemilik proyek.
• Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek tentang pelaksanaan pekerjaan.
• Membuat rencana revisi bila terjadi perubahan perencanaan.
• Menghadiri rapat rutin koordinasi terkait pengelolaan proyek.

Periode Kerja

Periode kerja vendor adalah Oktober – Desember 2024.

Adapun terkait desain layout mobil dapat diakses pada link berikut:

https://bit.ly/Desain-MobileFamilyCentre

Jika Anda mempunyai ketertarikan untuk menjadi vendor Pengadaan dan Karoseri Mobile Digital Family Centre, kirimkan profil perusahaan, portofolio Anda yang relevan, dan penawaran melalui email ke [email protected] dengan judul Vendor Karoseri Mobil_[Nama Perusahaan], paling lambat pada  18 September 2024.