Latar Belakang

Program INVEST DM 2.0 (Investing in Human Capital for Disaster Management) adalah program kolaboratif antara Pemerintah Amerika Serikat (melalui USAID) dan Pemerintah Republik Indonesia (melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB). INVEST DM 2.0 dirancang sebagai kelanjutan dari program Tim Bantuan Teknis dan Pelatihan USAID/BHA (TATTs) (2014-2019) dan fase pertama program INVEST DM (Mei 2019-Januari 2021). Program ini difokuskan pada tingkat nasional, dengan banyak intervensi yang diharapkan akan diserap oleh tingkat sub-nasional. Program ini secara langsung mendukung BNPB dalam membangun kapasitas sumber daya manusia (reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas) serta kapasitas penanggulangan bencana nasional melalui inisiatif pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sistem dan strategi. Diharapkan bahwa inisiatif-inisiatif ini akan berkontribusi pada penguatan institusi penanggulangan bencana di daerah dan masyarakat di tingkat administratif kunci yang akan lebih siap dan mampu untuk memenuhi mandatnya dalam menyediakan layanan penanggulangan bencana yang efektif dan menyelamatkan nyawa.

Saat ini INVEST DM 2.0 sedang mendukung rencana BNPB untuk mendirikan dan operasionalisasi unit vertikal BNPB di daerah, berupa balai besar, dalam bentuk penyusunan grand design. Penyusunan grand design dimaksud akan dimulai dari kegiatan penyusunan rancangan peta jalan.

Tujuan/ Deskripsi Kegiatan:

Untuk mendekatkan dan mempercepat penyediaan layanan PB ke daerah, BNPB telah melakukan upaya untuk mendirikan unit-unit vertikal sebagaimana diizinkan oleh peraturan yang ada. Sebagai langkah menuju pencapaian tujuan ini, sejak pasca gempa bumi Padang tahun 2009, BNPB dengan dukungan berbagai pihak telah memulai pendirian cikal UPT yang pertama di Padang.

Selain itu, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis BNPB 2020-2024, pendirian dan persiapan unit-unit vertikal BNPB di daerah adalah salah satu prioritas BNPB. Beberapa inisiatif lain juga telah dilakukan oleh BNPB termasuk mempersiapkan dan mengajukan perizinan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), melakukan studi[1], termasuk kajian akademik[2] tentang pendirian enam (6) unit vertikal BNPB di daerah yang meliputi 12 jenis ancaman bencana.

INVEST DM 2.0 saat ini mendukung pendirian unit vertikal BNPB di daerah, dengan mengikuti rencana pengembangan organisasi BNPB sebagaimana tercantum di dalam rencana strategis BNPB 2019-2024. Renstra BNPB 209-2024 menyebutkan langkah yang akan dilakukan BNPB terkait dengan pengembangan kelembagaan diantaranya akan membentuk dan menyiapkan unit kerja vertikal di daerah terkait pengelolaan logistik dan peralatan; penguatan kesiapsiagaan daerah; dan, penguatan pendampingan dan komando pada pelaksanaan penanganan darurat bencana. Namun dalam empat tahun implementasi renstra hingga awal tahun 2024, terdapat dinamika dan penyesuaian rencana terhadap kebijakan pemerintah yang ada.

Kegiatan Konsultan:

Dibawah supervisi INVEST DM 2.0 dan koordinasi yang erat dengan Direktorat Logistik dan Manajemen Peralatan BNPB dan Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama BNPB, konsultan akan mempersiapkan rancangan peta jalan pembentukan dan operasionalisasi unit kerja vertikal (balai besar). Peta jalan disiapkan sebagai bagian dalam pengembangan grand design balai besar sebagai unit vertikal BNPB di daerah.

Konsultan akan:

1. Memetakan kerangka regulasi di berbagai tingkatan sebagai dasar bagi BNPB untuk mendirikan balai besar.
2. Berdasarkan hasil pemetaan kerangka regulasi, menyusun peta jalan pembentukan balai besar yang menggambarkan secara detail (prasyarat, target, langkah-langkah dan, kerangka waktu yang dibutuhkan, unit kerja PiC, dll) pembentukan suatu balai besar di daerah beserta operasionalisasinya.
3. Menyiapkan ringkasan rancangan peta jalan yang dihasilkan (ppt) dan mempresentasikan kepada INVEST DM 2.0 dan BNPB

Hasil Kerja Konsultan / Deliverable:

1. Dokumen hasil pemetaan kerangka regulasi terkait pendirian dan operasionalisasi balai besar
2. Dokumen rancangan peta jalan pembentukan dan operasionalisasi balai besar BNPB
3. Ringkasan dalam bentuk file presentasi dan memaparkannya kepada INVEST DM 2.0 dan BNPB

Jangka Waktu / Jadwal

Kegiatan ini akan dilaksanakan dari 01 Mei sampai 30 Juni 2024

Pelaporan:

Konsultan akan melaporkan kepada INVEST DM 2.0 melalui Governance Liaison & Legal and Policy Advisor

Konsultan akan bekerja lebih dekat dengan:

CoP, Deputy CoP, Senior DRM Specialist, dan unit kerja terkait di BNPB.

Pengalaman dan Keahlian yang dibutuhkan:

Konsultan harus memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman sebagai berikut:

• Pengalaman kerja minimum 15 tahun atau lebih dalam pengembangan organisasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan, manajemen risiko, penanggulangan bencana dan kemanusiaan.
• Keahlian teknis dalam pengembangan organisasi dengan pengalaman yang signifikan dalam bekerja dengan pemerintah, lembaga/program pembangunan, di tingkat nasional dan sub-nasional.
• Keterampilan dalam memahami lanskap pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana secara menyeluruh di Indonesia dan institusionalisasi penanggulangan bencana, sistem pemerintahan pusat dan daerah, standar pelayanan minimal, serta kerangka hukum dan regulasi dalam bidang penanggulangan bencana.
• Memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan proses bisnis pemerintah, khususnya dapat dibuktikan dengan pengalaman bekerja dengan BNPB.
• Pengalaman ekstensif dalam melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan laporan berkualitas tinggi, baik secara individu maupun tim.
• Kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, termasuk dalam penulisan dan penyuntingan laporan.

Cara Melamar

Calon kandidat harus mengirimkan 1) CV; 2) rencana kerja dan penawaran harga; dan 3) surat lamaran dengan mencantumkan pengalaman yang relevan dengan bidang yang dibutuhkan ke email procurement@id.mercycorps.org selambat-lambatnya 01 Mei 2024 dengan baris subjek ”Peta Jalan Pendirian Balai Besar BNPB”. Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan yang akan dihubungi.

Terima Kasih,

Mercy Corps Indonesia

[1] Diantaranya: Laporan Penilaian – Identifikasi Lokasi Pusat Logistik Regional (Progam Sislogpalnas), WFP – BNPB, 2017

[2] Tujuh Naskah akademik untuk 13 jenis ancaman bencana tersebut meliputi tsunami, abrasi dan gelombang pasang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, danbencana industri dan kejadian luar biasa (BNPB, 2020)