Konsultan Penguatan Kapasitas LSP BNPB

Latar Belakang:

INVEST DM 2.0, suatu program yang didanai oleh USAID dan dilaksanakan oleh Mercy Corps, bekerja sama dengan BNPB untuk mendukung BNPB dalam memperkuat peran, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mengisi kesenjangan di bidang-bidang prioritas. Bidang-bidang dukungan meliputi pembangunan kapasitas teknis dalam persiapan darurat, respons, dan pemulihan; perencanaan dan pengembangan kebijakan; tata kelola/lembaga; dan pengembangan organisasi. Semua ini berpusat pada satu aspek: pengembangan sumber daya manusia. Tujuan utama dari Program INVEST DM 2.0 adalah memperkuat kapasitas lembaga penanggulangan bencana di Indonesia dan sumber daya manusia pada berbagai tingkat administrasi agar mereka dapat memenuhi mandat mereka dalam menyediakan layanan penanggulangan bencana yang efektif dan menyelamatkan nyawa.

BNPB membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014 di Jakarta. LSP PB mendapatkan lisensi dari Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor Kep.479/BNSP/V/2015. LSP PB kemudian berubah nama menjadi LSP BNPB berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor KEP.1467/BNSP/VII/2022 tentang Perpanjangan Masa Lisensi LSP, yang berlaku sampai dengan 22 Juli 2027. LSP BNPB dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, serta memberikan pengakuan dan penghargaan profesi di bidang PB. LSP BNPB merupakan lembaga sertifikasi profesi di bidang PB, serta organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). LSP BNPB dalam melakukan sertifikasi kompetensi kerja ini mengacu kepada SKKNI.

Salah satu output Program INVEST DM 2.0 adalah dukungan teknis kepada BNPB dalam mewujudkan rencana strategis dan berfungsinya LSP BNPB sebagai badan sertifikasi profesi, melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

  1. Merevisi dan menerapkan strategi LSP, termasuk promosi layanan, penyusunan SOP, dll.
  2. Mengembangkan portal LSP BNPB
  3. Penyusunan peta okupasi nasional bidang penanggulangan bencana
  4. Penyusunan skema sertifikasi profesi (pra, saat dan pasca bencana)
  5. Penyusunan skema dan materi asesmen sertifikasi kompetensi tentang asesmen risiko

Dengan dukungan INVEST DM 2.0, BNPB sedang menyusun Peta Okupasi Nasional Bidang Penanggulangan Bencana (PON PB). PON PB ini disusun untuk memetakan jenis-jenis jabatan/okupasi/profesi yang ada di berbagai bidang, sub-bidang maupun area fungsi di semua jenis pekerjaan terkait dengan Penanggulangan Bencana. Proses penyusunan PON PB ini telah dilakukan melalui desk review, wawancara, FGD dan lokakarya dengan mengundang perwakilan pentahelix. Setelah disahkan, dokumen peta okupasi nasional PB akan menjadi acuan untuk penyusunan skema sertifikasi dan materi uji kompetensi sertfikasi profesi bidang penanggulangan bencana. Selain itu, dokumen peta okupasi nasional PB juga dapat menjadi bahan acuan untuk revisi dan pemutakhiran SKKNI bidang penanggulangan bencana.

Tujuan/Deskripsi Proyek:

BNPB melalui Pusdiklat BNPB bekerjasama dengan program INVEST DM 2.0 akan merekrut seorang tenaga ahli yang akan mendukung LSP BNPBdalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan berikut:

  1. Merevisi dan menyusun kembali strategi LSP, termasuk promosi layanan, penyusunan SOP, dll.
  • Penyusunan SOP LSP BNPB

Saat ini Pusdiklat BNPB memiliki 17 SOP yang telah diupdate sesuai ketentuan BNSP pada tahun 2022, yakni :

No. Nama SOP Keterangan
1 Mengelola Ketidakberpihakan Manajemen Mutu
2 Mengembangkan dan Memelihara Skema Sertifikasi (Materi Uji Kompetensi)
3 Membandingkan Perangkat Asesmen Bidang Sertifikasi
4 Sertifikasi Kompetensi
5 Merencanakan Aktivitas Proses Asesmen
6 Melaksanakan Asesmen
7 Menangani Banding
8 Menangani Keluhan
9 Mengendalikan Dokumen Manajemen Mutu
10 Membuat Keputusan Hasil Rekomendasi Asesmen Bidang Sertifikasi
11 Pengendalian Rekaman Manajemen Mutu
12 Melakukan Kaji Ulang Manajemen Mutu
13 Melaksanakan Program Audit Internal
14 Verifikasi Dan Pemeliharaan Tuk PB
15 Melayani Kebutuhan Asesmen Kompetensi Tempat Uji Kompetensi (TUK)
16 Membuat Laporan Kegiatan Penyelenggara
17 Surveilan Pemegang Sertifikat Kompetensi Bidang Sertifikasi

 

Dan berikut adalah daftar SOP yang penting untuk dimiliki oleh LSP BNPB, yaitu:

No. Nama SOP Keterangan
1 Pencegahan kekeberpihakan Bidang Sertifikasi
2 Kemananan dan Kerahasiaan Perangkat
3 Pengembangan Perangkat Asesmen
4 Perencanaan Asesmen
5 Melaksanakan Asesmen
6 Banding dan Keluhan
7 Menjaga Kerahasiaan
8 Pengambilan Keputusan Sertifikasi
9 Perpanjangan Sertifikat
10 Pencabutan Sertifikat
11 Penambahan Ruang Lingkup
12 Sub Kontrak
13 Pengurangan Ruang Lingkup
14 Pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh
15 Tindakan Pencegahan Bidang Manajemen Mutu
16 Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian
17 Kaji Ulang Manajemen
18 Survailan
19 Pengendalian Dokumen
20 Verifikasi TUK
21 Verifikasi TUK Jarak Jauh
22 Pemeliharaan Rekaman Bidang Administrasi
23 Pemusnahan Rekaman
24 Rekrutmen Personel
25 Pembuatan Skema Sertifikasi Komite Skema
26 Pengembangan Skema Sertifikasi

 

Salah satu kegiatan konsultan yang diharapkan adalah mengidentifikasi dan menyusun SOP LSP BNPB yang belum tersedia dengan mengacu pada SKKNI no. 333 tahun 2020 serta menyelaraskannya sesuai dengan ketentuan BNSP.

 

  • Promosi Layanan LSP BNPB

Saat ini bentuk promosi layanan LSP BNPB yang telah dilakukan oleh Pusdiklat adalah dengan menyebar flyer pendaftaran uji kompetensi untuk 8 skema kompetensi bidang penanggulangan bencana pada media sosial Pusdiklat BNPB. Salah satu kegiatan konsultan yang diharapkan adalah mendukung LSP BNPB dalam menentukan strategi promosi dan pemasaran layanan LSP BNPB dengan tujuan untuk mengenalkan LSP BNPB kepada masyarakat luas serta mengimbau profesi bidang kebencanaan untuk melakukan uji kompetensi di LSP BNPB. Salah satu bentuk promosi layanan LSP BNPB dapat dilakukan misalnya melalui webinar.

 

  1. Penyusunan peta okupasi nasional bidang penanggulangan bencana

BNPB dengan dukungan INVEST DM 2.0 telah menyusun matriks Peta Okupasi Nasional yang memuat 60 okupasi beserta deskripsinya yang tersebar pada 22 fungsi dasar kebencanaan baik di instansi pemerintahan maupun organisasi non pemerintah serta sektor swasta. Dokumen peta okupasi nasional PB disusun berdasarkan data yang dikumpulkan melalui telaah 10 dokumen, wawancara mendalam terhadap 22 lembaga non pemerintah, FGD serta workshop yang mengundang pemangku kepentingan yang berasal dari instansi pemerintahan, organisasi non pemerintah serta sektor swasta.

Matriks peta okupasi nasional PB dan dokumen deskripsi okupasi telah direview oleh BNPB, independent reviewer dan juga stakeholder dari K/L lain serta lembaga NGO. Saat ini Pusdiklat dan LSP BNPB dengan dukungan INVEST DM 2.0 akan memfinalisasi dan mengupayakan pengesahan peta okupasi nasional bidang kebencanaan. Rencana untuk finalisasi dokumen adalah merekrut konsultan lain untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti rekomendasi prioritas yang diusulkan oleh penyusun peta okupasi sebelumnya berdasarkan masukan reviewer dokumen. Kegiatan finalisasi dokumen salah satunya berupa melengkapi bagian-bagian peta okupasi yang masih kosong serta memastikan dokumen telah layak untuk dapat diajukan dan disahkan oleh beberapa K/L yakni BNPB, Bappenas, BNSP, Kadin, dan Kemnaker. Setelah peta okupasi telah difinalisasi, rencana berikutnya adalah upaya pengesahan dokumen yang didahului dengan mengunjungi dan audiensi dokumen peta okupasi ke masing-masing 5 K/L tersebut di atas. Kegiatan konsultan yang diharapkan adalah mendukung dan mendampingi LSP BNPB dalam memfinalisasi dan upaya pengesahan peta okupasi nasional PB.

 

Kegiatan Konsultan:

Konsultan yang terpilih untuk tugas ini akan, di bawah arahan INVEST DM 2.0, melakukan aktivitas berikut ini:

  1. Memberikan dukungan teknis kepada LSP BNPB dalam
  2. Pembaruan dan/atau penyusunan SOP-SOP LSP BNPB
  3. Promosi layanan LSP BNPB dalam bentuk sosialisasi melalui webinar
  4. Memberikan dukungan teknis/pendampingan kepada LSP BNPB dalam proses pengesahan dokumen peta okupasi nasional PB oleh beberapa Kementerian/Lembaga yakni BNPB, BAPPENAS, BNSP, KADIN dan KEMNAKER

 

Consultant Deliverables:

Konsultan akan menyampaikan kepada INVEST DM berikut ini:

  1. SOP LSP BNPB yang telah diupdate
  2. Materi dan laporan kegiatan promosi layanan LSP BNPB

 

Jangka Waktu:

Jangka waktu kegiatan konsultansi ini direncanakan dimulai pada bulan April 2024 sampai pertengahan Mei 2024

No. Deliverable Perkiraan Waktu Penyerahan
1. SOP LSP BNPB yang telah diupdate 18 Mei 2024
2. Materi dan laporan kegiatan promosi layanan LSP BNPB 18 Mei 2024

 

Konsultan akan melapor kepada:

Workforce Planning and Development Advisor INVEST DM 2.0

Konsultan akan bekerjasama dengan:

Pusdiklat BNPB; Education and In-service Training Coordinator; Workforce Planning and Development Advisor; dan Deputy Chief of Party INVEST DM 2.0

Supervisi dan dukungan yang mendalam akan disediakan oleh INVEST DM 2.0. Konsultan yang terpilih diharapkan terlibat dalam komunikasi sehari-hari dengan INVEST DM 2.0 dan BNPB, serta menjaga hubungan kerja yang efektif dan memperkuat metodologi untuk memastikan bahwa BNPB sepenuhnya memahami pekerjaan ini. INVEST DM 2.0 akan memfasilitasi komunikasi selama periode kontrak, dan aktif berpartisipasi dalam koordinasi, pengawasan, dan implementasi pekerjaan ini. Ini mencakup penyesuaian dalam implementasi yang dianggap perlu oleh INVEST DM 2.0.

 

Pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan:

  1. Pengalaman professional minimal 10 tahun dalam Sertifikasi Profesi, diutamakan di bidang Penanggulangan Bencana.
  2. Memiliki pengetahuan mandalam tentang proses sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana.
  3. Pengalaman dalam penyusunan skema sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana akan lebih diutamakan.
  4. Memiliki pengalaman bekerja di LSP BNPB akan lebih diutamakan.
  5. Memiliki pengalaman sebagai asesor sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana akan lebih diutamakan.
  6. Memiliki pemahaman yang dalam tentang LSP BNPB, SKKNI, KKNI dan Peta Okupasi Nasional dalam KKNI.
  7. Keterampilan interpersonal yang kuat dan kemampuan untuk bekerja dengan beragam pemangku kepentingan dari pemerintah dan sektor swasta.
  8. Pengalaman bekerja dengan instansi pemerintah seperti BNPB, BNSP, Bappenas atau Kemenaker akan lebih diutamakan.
  9. Keterampilan komunikasi yang kuat baik tertulis maupun lisan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, termasuk keterampilan menulis dan menyunting laporan.
  10. Bersedia ditempatkan di kantor LSP BNPB di Sentul.

 

Cara Melamar 

Calon kandidat harus mengirimkan 1) CV; 2) rencana kerja dan penawaran harga; dan 3) surat lamaran dengan mencantumkan pengalaman yang relevan dengan bidang yang dibutuhkan ke email [email protected] selambat-lambatnya 15 April 2024 dengan baris subjek ”Penguatan Kapasitas LSP BNPB”. Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan yang akan dihubungi.

 

Keanekaragaman, Kesetaraan & Inklusi 

Mencapai misi kami dimulai dengan bagaimana kami membangun tim kami dan bekerja sama. Melalui komitmen kami untuk memperkaya organisasi kami dengan orang-orang dari berbagai asal, keyakinan, latar belakang, dan cara berpikir, kami lebih mampu memanfaatkan kekuatan kolektif tim kami dan memecahkan tantangan paling kompleks di dunia. Kami berjuang untuk budaya kepercayaan dan rasa hormat, di mana setiap orang menyumbangkan perspektif dan diri mereka yang otentik, mencapai potensi mereka sebagai individu dan tim, dan berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan terbaik dalam hidup mereka. Kami menyadari bahwa keragaman dan inklusi adalah sebuah perjalanan, dan kami berkomitmen untuk belajar, mendengarkan, dan berkembang menjadi lebih beragam, setara, dan inklusif daripada saat ini.

Kesempatan Kerja yang Setara 

Kita berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang saling menghormati dan keamanan psikologis di mana kesempatan kerja yang setara tersedia bagi semua orang. Kami tidak terlibat dalam atau menoleransi diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, identitas gender, ekspresi gender, agama, usia, orientasi seksual, asal kebangsaan atau etnis, kecacatan (termasuk status HIV/AIDS), status perkawinan, status veteran militer atau kelompok dilindungi lainnya di lokasi tempat kami bekerja.

Pengamanan & Etika 

Anggota tim Mercy Corps Indonesia diharapkan untuk mendukung semua upaya menuju akuntabilitas, khususnya kepada pemangku kepentingan kami dan standar internasional yang memandu pekerjaan bantuan dan pembangunan internasional, sambil secara aktif melibatkan masyarakat sebagai mitra setara dalam desain, pemantauan dan evaluasi proyek lapangan kami. Anggota tim diharapkan untuk berperilaku secara profesional dan menghormati hukum setempat, kebiasaan dan kebijakan, prosedur, dan nilai MCI setiap saat dan di semua tempat dalam negeri.

 

0078440
Visit Today : 107
This Month : 5888
Hits Today : 371
Total Hits : 279028
Who's Online : 2
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram